Untuk Apa Membeli Obligasi IMF?

0
97

Sejumlah kalangan menilai tidak tepat dengan rencana pemerintah (melalui Bank Indonesia/BI) yang akan membeli obligasi IMF sebesar US$1 milyar. Beragam argumentasi tentunya. Misalnya, IMF dulu yang “membangkrutkan” kita dan dinilai bukan sebagai lembaga yang kompeten mengatasi krisis, lalu kenapa kita masih percaya dengan menaruh dana ke IMF? Argumentasi lain, dana US$1 milyar bukanlah angka yang sedikit. Di tengah ekonomi dalam negeri yang kini juga tertekan (seperti yang dialami APBN), kenapa dana tersebut tidak digunakan untuk memperkuat fiskal sendiri?

 

Saya kira, keberatan yang disampaikan sejumlah kalangan ini dapat dimengerti. Pada 1997-2000, kita pernah merasakan betapa menderitanya akibat resep penyembuhan krisis ala IMF kala itu. Harus diakui, pada akhirnya negara-negara yang menjadi pasien IMF memang berhasil keluar dari krisis. Namun, proses penyembuhannya membutuhkan waktu lama, menimbulkan penderitaan yang berat dan biaya krisis yang sangat besar. Indonesia, misalnya, baru bisa keluar dari krisis 1997/98 pada tahun 2004. Biaya krisisnya, seperti yang kita tanggung saat ini, berupa utang obligasi rekap mencapai sekitar Rp650 trilyun.

Tidak hanya Indonesia yang merasakan “penderitaan” akibat cara IMF ini, negara-negara di Amerika Latin juga mengalami hal yang sama. Meksiko, misalnya, masuk menjadi pasien IMF pada 1983 setelah pada 1982 menyatakan diri gagal bayar (default) atas utang yang dimilikinya. Hasilnya, baru pada 1993 Meksiko dapat dinyatakan keluar dari krisis. Sayangnya, pada 1994-1995, Meksiko kembali mengalami krisis yang lebih besar. Managing Director IMF Michael Camdessus saat itu bahkan menyebut krisis Meksiko ini sebagai “the first financial crisis of the 21st century”, sebagai krisis terbesar pertama yang menimpa emerging market di tengah era baru pasar keuangan yang terintegrasi.

Dengan melihat track record yang tidak begitu baik dalam mengatasi krisis, wajarlah bila muncul ketidakpercayaan pada IMF dan menilai rencana Indonesia menginjeksi IMF tersebut sebagai sesuatu yang kurang bermanfaat. Namun, saya melihat ada beberapa hal yang juga perlu dilihat secara jernih terkait dengan rencana Indonesia membeli obligasi IMF ini. Menurut saya, kurang fair juga bila kita men-judge keputusan Indonesia yang akan membeli obligasi IMF ini sebagai langkah yang keliru. Kenapa?

Pertama, Indonesia tidak dalam posisi menerima pinjaman (facility) dari IMF. Sehingga bayangan menakutkan berlakunya persyaratan (conditionality) seperti yang pernah kita “nikmati” pada 1997/98, tentunya tidak relevan. Posisi Indonesia adalah sebagai pemberi pinjaman kepada IMF. Kemudian, yang membeli obligasi IMF, bukan pemerintah (melalui APBN), tetapi BI yang dananya berasal dari devisa yang dikuasai. Mungkin akan timbul pertanyaan: apakah cadangan kita cukup kuat bila BI membeli obligasi IMF? Berdasarkan keterangan BI, penempatan dana di IMF tidak akan mengurangi cadangan devisa, karena dana itu sebagai bumper second line of defence IMF. Artinya, dana baru ditarik, bila IMF telah membutuhkan. Dengan kata lain, sepanjang tidak ditarik IMF, cadangan devisa kita tidak berkurang.

Pembelian obligasi IMF ini, sama halnya dengan kegiatan penempatan dana BI, sebagaimana yang telah BI lakukan dengan membeli surat berharga yang diterbitkan oleh negara lain. BI akan mendapatkan keuntungan (return), berupa yield ataupun bunga (interest). Dana yang ditempatkan BI dalam bentuk investasi di obligasi tersebut, nantinya digunakan dalam kegiatan operasi moneter.

Kedua, perlu diketahui bahwa sebagai anggota, katakanlah bila saat ini tidak jadi membeli obligasi IMF, Indonesia secara reguler tetap perlu menyetorkan dana ke IMF sebagai deposit atau yang disebut dengan kuota (quota subscription). Besarnya, kuota ini didasarkan pada analisa tingkat kemakmuran dan ekonomi masing-masing negara. Semakin tinggi kemakmuran dan tingkat ekonomi suatu negara, akan semakin besar jumlah kuota yang harus dibayarkan kepada IMF sebagai kontribusi. Posisi kuota suatu negara di IMF ini akan di-review dalam lima tahun sekali.

Sehingga, bila tidak melakukan penyertaan, maka kuota Indonesia bisa berkurang dan itu akan mengurangi voting power-nya dalam pengambilan keputusan di IMF. Implikasi lanjutannya, bila misalnya suatu ketika Indonesia menghadapi kesulitan keuangan dan membutuhkan dana pinjaman dari IMF, maka seiring dengan berkurangnya penyertaan dana ke IMF, dana yang dapat dipinjam dari IMF juga akan berkurang. Meski saat ini tidak membeli obligasi IMF, pada saatnya Indonesia juga tetap harus menyetorkan dana ke IMF. Dengan kata lain, keputusan ini hanyalah masalah waktu: menyetor sekarang (melalui pembelian obligasi IMF) atau nanti. Sebab, pada akhirnya, bila kita ingin tetap sebagai anggota IMF, Indonesia tetap harus menyetorkan dana ke IMF.

Mungkinkah dibalik penolakan terhadap rencana Indonesia membeli obligasi IMF tersebut terdapat pemikiran sebaiknya Indonesia tidak perlu mempertahankan (atau bahkan mengurangi) kuotanya di IMF? Atau bahkan kini ada pemikiran agar Indonesia keluar dari keanggotaannya di IMF? Jika ada pemikiran seperti itu, saya berpendapat bahwa keluar dari IMF saat ini, bukanlah langkah yang tepat. Bagaimana pun juga, IMF masih menjadi lembaga keuangan yang penting saat ini. Faktanya, meski IMF dinilai memiliki track record yang kurang baik, negara yang menjadi anggota IMF justru semakin banyak. Bila pada Juli 1949 anggota IMF baru 45 negara, kini sudah berjumlah 188 negara. Bahkan, negara-negara yang ditengarahi anti Barat, seperti Iran dan Venezuela, juga tercatat sebagai anggota IMF. Kesimpulannya, IMF masih dipandang sebagai lembaga keuangan internasional yang penting bagi suatu negara untuk menjadi buffer terakhir bila suatu saat mengalami krisis keuangan.

Meski beberapa kawasan memiliki lembaga keuangan sejenis dalam rangka saling membantu negara anggotanya mengalami kesulitan, keberadaan IMF tetap dipandang strategis. Sebagai contoh, meski Uni Eropa memiliki European Financial Stability Facility (EFSF) dan European Stability Mechanism (ESM) yang berperan seperti IMF, tetap saja Uni Eropa mengandalkan IMF untuk mengatasi krisis di sejumlah negara Eropa. Negara-negara lain yang ingin membantu sejumlah negara Eropa yang dilanda krisis, juga hanya bersedia memberikan bantuannya bila dilakukan melalui skema IMF.

Saya berkesimpulan bahwa rencana pembelian obligasi IMF, bukanlah sesuatu yang harus ditolak. Dari perspektif yang lebih strategis, langkah Indonesia melalui pembelian obligasi IMF tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan kuota di IMF dengan meminta posisi Indonesia yang lebih besar dalam voting power. Dengan demikian, tidak hanya peluang mendapatkan dana pinjaman yang lebih besar dari IMF (kalau sewaktu-waktu dibutuhkan), tetapi melalui voting power kita yang lebih besar, juga dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan penyaluran dana IMF yang saat ini dirasakan kurang adil.***

*)Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence. Analisis ini dimuat oleh Bisnis Indonesia, Senin, 16 Juli 2012 halaman 1.